Jawa

Galvindo Libatkan Komisi II DPR Atas Lahan Pasar Induk Bogor
Chandra | Kamis,15 Jul 2021 - 00:55:50 WIB | dibaca: 79 pembaca

Pasar Induk Kemang Bogor/foto ist SSV Youtube scmbg RECORD

Jakarta, CityPost - Sengketa lahan Pasar antara PT Galvindo versus Pemerintah Kota Bogor masih terus bergulir. Bahkan untuk mengambil haknya kembali, perusahaan tersebut bakal melibatkan anggota parlemen DPR RI agar bisa mendapatkan perlindungan hukum. 

Informasi tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum PT Galvindo Ampuh Rusmin Effendy, SH, MH pada Rabu (157) melalui keterangan resmi yang dikirimkan kepihak redaksi citypost.

Rusmin menegaskan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada pimpinan Komisi II DPR RI tertanggal 12 Juli 2021 dengan nomor: 12/RE/JWB/VII/2021, perihal meminta perlindungan hukum agar DPR memanggil Pemkot Bogor meminta pertanggung jawaban  melakukan eksekusi pengelolaan Pasar Induk Kemang/Pasar Teknik Umum secara sepihak.

“Saya sudah mengirim surat ke pimpinan Komisi II DPR RI sekaligus mengajukan Gugatan ke PTUN Bandung Perkara Nomor: 80/G/2021/PTUN.BDG melawan arogansi Pemkot Bogor yang melakukan eksekusi secara sepihak dengan mengerahkan aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP. Semua pihak harus menghormati proses hukum tanpa mengedepankan arogansi kekuasaan, apalagi melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Rusmin berharap dengan meminta perlindungan hukum kepada Komisi II DPR RI, semua pihak-pihak yang terkait segera dipanggil untuk dimintai legal standing kepemilikan. “Sejak awal saya tegaskan Pemkot Bogor tidak punya legal standing, hanya memiliki  perjanjian bodong yang dijadikan sadar hukum pengambilalihan pengeloaan pasar. Kalau sudah dipanggil Komisi II DPR RI baru ketahuan, siapa yang benar dan salah,” kata dia.

Menurutnya, kliennya PT Galvindo Ampuh selaku pemilik dan pengelola pasar induk Kemang/Pasar Teknik Umum telah membeli lahan milik masyarakat dan sudah mendapatkan  Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2342 diatas Sertifikat HPL Nomor 54 tanggal 6 Januari 2003. 

“Sertifikat HPL Nomor 54 itu sendiri diurus oleh PT. Galvindo Ampuh sebagai syarat  membangun pasar. Jadi jelas, HPL Nomor 54 diurus PT Galvindo Ampuh, kemudian diterbitkan sertifikat HGB Nomor 2342 dengan luas 31.975M2. Tidak ada kontribusi Pemkot dalam lahan yang sudah dibeli PT Galvindo Ampuh,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Rusmin, setelah sertifikat HGB keluar, secara otomatis HPL 54 tidak berlaku lagi, apalagi HPL berdasarkan UU Pokok Agraria, bukanlah surat kepemilikan tanah, dan HPL 54 sudah ditarik BPN Bogor. 

“Bagaimana mungkin Pemkot Bogor merekayasa dan menjadikan perjanjian bodong sebagai landasan yuridis untuk mengambil alih hak pengelolaan pasar,” ujarnya.

Pengambil alihan pengelolaan pasar itu, kata Rusmin, terkait surat Wakil Walikota Bogor tertanggal 7 Mei 2021, sedangkan subtansi surat perihal pemberitahuan, namun dikemas menjadi eksekusi. Pihak pengelola PT Galvindo Ampuh diberitakan batas waktu sepuluh hari hinggal tanggal 17 Mei untuk menyerahkan hak pengeloaan pasar serta segala macam pungutannya. 

“Saya minta Pemkot Bogor segera mencopot plang di depan pintu gerbang pasar induk kemang/pasar teknik umum yang bertuliskan; “Pengelolaan Pasar Teknik Umum (Pasar Induk Kemang) Dibawah Pemerintahan Kota Bogor. Luas 31.975M2 Sertifikat HPL Nomor: 54/Cibadak-Tanah Sereal, Kota Bogor.” Ini sudah keterlaluan dan arogansi kekuasaan,” tegas Rusmin.

Sementara itu, terkait surat yang dikirim ke Komisi II DPR RI, Rusmin menjelaskan, surat tersebut menjelaskan soal kronologis serta legal standing kasus dan kepemilikan lahan dan bangunan yang menjadi milik PT Galvindo Ampuh, sedangkan Pemkot tidak punya kontribusi apapun.

“Saya berharap dalam waktu dekat Komisi II DPR RI segera memanggil Pemkot Bogor atas penyerobotan lahan Pasar Induk Kemang/Teknik Umum, sekaligus menghitung segala biaya dan kerugian yang diderita PT Galvindo Ampuh atas pengambilalihan hak pengelolaan oleh Pemkot atas semua punggutan setelah melakukan eksekusi secara sepihak,” kata dia.

Seraya menunggu sikap Komisi II DPR, lanjut Rusmin, pihaknya akan menghadapi persidangan PTUN dengan obyek sengketa surat nomor: 511/2508-Hukham tanggal 7 Mei 2021 perihal pemberitahuan pengambilalihan pengelola pasar yang saat ini  dikuasai PD Pasar Pakuan Jaya terhitung sejak tanggal 17 Mei 2021.

“Ya, kita lihat saja nanti bagaimana proses hukum berjalan. Yang jelas, saya akan mempertahankan hak-hak klien saya,” pungkasnya. (Chandra)

Berita Lainnya
.

BKPM: Geopark Sangat Berpengaruh Dalam Peningkatan Ekonomi
Produksi Semua Seri Mirrorless Nikon 1 Dihentikan
Pistachio, Nama Resmi Untuk Android P
Uniknya Museum Daur Ulang Botol Bekas di Malang
JKPD Sultra Musnahkan Berbagai Produk Berbahaya