Kesehatan

Jokowi Larang Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia
Chan | Kamis,25 Mar 2021 - 21:11:33 WIB | dibaca: 156 pembaca

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV youtube NTDIndonesia

Jakarta, CityPost – Presiden Indonesia Joko Widodo saat ini resmi melarang adanya praktik jual beli organ tubuh manusia dinegaranya. Larangan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

Dengan ditandatanganinya PP Nomor 53 Tahun 2021 artinya kini Indonesia resmi melarang adanya jual beli organ tubuh. Sedangkan praktik transplantas yang diizinkan adalah yang betujuan untuk kemanusiaan bukan komersil.

Penegasan itu tertuang dalam pasal 3 beleid yang menyebutkan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Organ atau jaringan tubuh yang dimasud pun harus diperoleh dari pendonor sukarela dan dilarang untuk dikomersilkan.

Bukan hanya Pasal 3, larangan jual beli organ itu juga ditegaskan kembali pada Pasal 15 bahwa salah satu opsi persyaratan untuk terdaftar sebagai calon resipien alias penerima donor adalah bersedia membayar paket biaya transplantai organ baik secara mandiri atau melalui asuransi penjaminnya.

“Bersedia tidak melakukan pembelian organ maupun melakukan perjanjian dengan calon pendonor yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan,” bunyi Pasal 15 ayat (1).

Sementara itu dalam Pasal 15 ayat (3) berisi penjelasan tentang apabila resipien alias penerima donor tidak mampu membayar paket biaya transplantasi organ maka akan diberikan bantuan sesuai dengan mekanisme jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran.

Selain larangan jual beli, pemerintah juga memberikan bantuan bagi penerima organ dan semua biaya yang juga dijelaskan dalam PP 53/2021. Khususnya pada Pasal 27 beleid dijelaskan sumber pendanaan transplantasi organ tubuh diambil dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses transplantasi disebutkan hanya dilakukan di rumah sakit yang ditetapkan oleh menteri terkait seperti yang tertuang dalam Pasal 5. Sedangkan Pasal 6 memuat tentang klasifikasi pendonor terdiri dari pendonor hidup atau pendonor mati batang otak atau mati otak. Lalu Pasal 7 menyebutkan pendonor bisa berasal dari keluarga, suami atau istri, atau dari yang tidak memiliki hubungan darah. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

Mahathir Tegaskan Tidak Mengakui Israel
Fenomena Jutaan Ikan Mati Jadi Atensi Dunia
Duterte Bakal Kejar Keujung Bumi Pengebom Gereja
Balita di Sulteng Banyak Yang Alami Pertumbuhan Kerdil
Dandim Apresiasi Kesigapan Babinsa Bantu Warga Binaan