Makro

DP Rumah Nol Persen Bukan Isapan Jempol, BI Terbitkan Aturan
Chan | Selasa,02 Mar 2021 - 20:24:31 WIB | dibaca: 155 pembaca

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV youtube Sarif

Jakarta, CityPost – Wacana Down Payment (DP) Rumah dengan kriteria 0 (nol-red) persen yang sempat booming ditengah masyarakat bukan lagi isapan jempol dan janji kampanye belaka. Hal itu diketahui usai Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan terkait pembiayaan properti dan yang muka untuk kredit bersamaan dengan aturan pembiayaan kendaraan bermotor.

Dijelaskan saat ini pihak BI telah menerbitkan aturan pelonggaran Rasio Loan To Value (LTV) untuk kredit properti dan rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka). Ketentuan itu mulai diberlakukan resmi pada Senin (1/3) lalu.

“Penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko,” ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi mereka pada Selasa (2/3) hari ini.

Erwin menjelaskan bahwa kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif diperlukan untuk mendorong sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, antara lain melalui penyaluran kredit pembiayaan properti (KP/PP) dan penyaluran kredit pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB).

Kepala Departemen Komunikasi BI juga menjelaskan terkait kredit pembiayaan perbankan semua masih dalam proses pemulihan. Ditengah resiko kredit yang relatif masih terjaga, KP/PP dan KKB/PKB perlu diakselerasi untuk mendukung pemulihan disektor terkait yang pada akhirnya akan memberikan dukungan kinerja bagi perekonomian nasional.

Diketahui, penerbitan keputusan itu merupakan hasil lanjutan dari keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada bulan Februari 2021, yang isinya antara lain;

Pertama, Melonggarkan ketentuan Uang Muka KKB/PKB menjadi paling sedikit 0 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit disektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Kedua, Melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) KP/PP menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi kriteria Non Performing Loan/Non Performing Financing tertentu.

Diketahui, program uang muka kredit rumah DP 0 Persen sempat digagas dan diwacanakan oleh Anies Baswedan pada saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno. Hingga kini, program itu masih terus berjalan.

Sayangnya program DP 0 persen itu masih kurang maksimal. Anies menjanjikan pengadaan 300.000 unit rumah dalam 5 tahun. Namun usai tiga tahun berjalan, baru ada 780 unit rumah yang tersedia dengan menggandeng perusahaan plat merah seperi Bank DKI.

Setelah Anies, kini program DP nol persen itu juga digelorakan oleh Presiden Joko Widodo dan direalisasikan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk properti rumah dan kendaraan bermotor. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

Cegah Politik Uang Merajalela di Munaslub Golkar, Komite Etik Diminta Bekerja Maksimal
Singapura klarifikasi soal perjanjian ekstradisi dengan RI
Mau Menumpang Mobil Otonom Google?
Tandatangani Kontrak 2 Tahun, Vinales Resmi Bergabung dengan Yamaha
Gadis 16 Tahun Diperkosa 113 Pria, Termasuk Polisi, Selama 2 Tahun