Tenaga Kerja

Buruh Bakal Aksi Kembali Tolak UU Ciptaker Omnibuslaw
Chan | Selasa,15 Des 2020 - 19:54:36 WIB | dibaca: 217 pembaca

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV youtube Tribunnews

Jakarta, CityPost – Kaum buruh kembali menyuarakan penolakan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibuslaw yang sudah disahkan dan diteken Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11) lalu.

Pengawalan dan suara penolakan itu akan disampaikan melalui aspirasi jalanan alias unjuk rasa dijalan yang akan dilakukan didepan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (16/12) esok hari.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa ratusan buruh pada Rabu (16/12) esok akan kembali turun kejalan untuk aksi menolak UU Ciptakerja dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Aksinya 16 Desember besok, jam 10.00 sampai 12.00 siang. Kami hanya aksi dua jam. Sidang memang jam 14.00, tapi kami mulai diawal saja, biar ada pesan yang sampai ke para hakim MK,” tegas Iqbal melalui konferensi pers virtual pada Selasa (15/12) hari ini.

Bukan hanya di MK, Iqbal mengatakan aksi juga akan digelar di 25 provinsi lainnya didepan kantor Gubernur dan kantor Bupati atau Walikota diwilayah masing-masing.

“Di 25 provinsi yang lain juga sama, didepan kantor Gubernur, kantor Bupati/Walikota, nanti ada mungkin 200-300 buruh. Kami yakin physical distancing. Kami bisa atur kalau Cuma ratusan, itu juga mobil komando Cuma satu,” tukasnya.

Aksi lainnya kata Iqbal akan digelar bersamaan melalui saluran virtual dan melalui streaming live dimedia sosial baik Instagram, Facebook atau twitter yang bisa ditonton bersama.

“Jadi yang dilapangan akan live Instagram, Twitter, Facebook, itu akan ditonton secara bersamaan. Mereka (buruh) keluar dari pabrik, tentu dengan dispensasi pimpinan perusahaan mereka ada dikantin,” ucapnya.

Iqbal optimis kekuatan media sosial akan merubah segalanya dan acara akan diikuti oleh ratusan ribu buruh agar semua bisa mengawal gugatan yang sudah dilayangkan ke MK untuk menolak UU Ciptakerja Omnibuslaw.

“Kekuatan sosmed kita akan mudah-mudahan meruntuhkan dan menggetarkan hati nurani dan pikiran rasionalitas hakim MK, mau mendengar suara rakyat, bahwa rakyat menolak, meminta batalkan omnibuslaw,” tegas Iqbal. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

KPK Tegaskan Pejabat Dilarang Terima Parcel
Napi Teroris Bakal Disatukan Di Nusa Kambangan
KPK Sampaikan Alasan Bamsoet Mangkir Panggilan
Pemprov Beberkan Pembelian Tong Sampah Asal Jerman
Tio Pakusadewo Dituntut 6 Tahun Penjara