Tenaga Kerja

RPI Soroti Sanksi Skorsing Kemenaker Terkait Buruh Migran
Charles | Selasa,08 Des 2020 - 20:46:49 WIB | dibaca: 243 pembaca

Ketua Umum Yayasan Rumah Pantau Indonesia, Rinaldo Saragih SH, MH/foto Charles

Jakarta, CityPost – Kejelasan Sanksi skorsing yang diberikan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) terhadap PT Bahrindo Mahdi (BM) dan PT Anugerah Sumber Rezeki (ASN) menjadi perhatian Yayasan Rumah Pantau Indonesia.

Ketua Umum Yayasan Rumah Pantau Indonesia, Rinaldo Saragih menilai bahwa Kementerian Tenaga Kerja harus melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang  sudah terbukti terkait penempatan puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai jabatan.

“Jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tidak memenuhi hak-hak PMI yang seharusnya diterima pada tanggal 20 Oktober 2020 lalu,” ungkap Rinaldo pada Selasa (8/12) melalui keterangan resminya.

Terhadap proses pemberian sanksi yang dinilai mandek itu, Rinaldo menegaskan melalui Rumah Pantau Indonesia akan melakukan somasi secara serentak kepada semua pihak yang telah menempatkan migran asal Indonesia hingga menjadi korban.

“Somasi itu dilakukan guna melengkapi administrasi hukum sebagai upaya lewat jalur gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad,” ujarnya.

Menurut Rinaldo, penempatan PMI yang dilakukan oleh PT BM dan ASN sangat erat kaitannya dengan kelalaian atau pembiaran oleh pemerintah sehingga mereka bebas melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas melanggar hukum dan menyebabkan masyarakat menjadi korban.

Lanjut Rinaldo, unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum seperti adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan menjadi kerangka struktur gugatan yang sudah lengkap, secara administrasi hukum dan akan disempurnakan dengan somasi atau peringatan kepada para pihak terkait.

“PMH oleh penguasa ini dilakukan oleh lintas kementerian dan atau badan pemerintah, maka sudah selayaknya somasi ini akan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan juga Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO yang ada di Jakarta untuk diketahui,” ucapnya.

Rinaldo menjelaskan, stakeholder tersebut diantaranya adalah Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Menteri Hukum dan HAM cq. Dirjen Imigrasi sebagai pintu gerbang negara yang mengawasi masyarakat ke luar maupun ke dalam negeri, Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia yang menerbitkan visa, dan Menteri Luar Negeri, dan juga tidak terlepas pihak perusahaan yang memberangkatkan.

“Somasi sedang dipersiapkan, direncanakan dalam dua atau tiga hari kedepan sudah terkirim. Kemudian ia mengaku langkah yang diambilnya itu sudah berkoordinasi dengan mantan Kabareskrim Komjen Pol. (purn) Susno Duadji,” pungkasnya. (Charles) 

Berita Lainnya
.

Jokowi Beri Penghormatan Terakhir Kepada Eka Tjipta Widjaja
Titiek Puspa Nyanyikan Lagu Bertema Sampah
Sebanyak 112 Orang Meninggal Akibat DBD Sejak Awal 2019
Bamsoet Usulkan Motor Dapat Masuk Jalan Tol
Angka Pernikahan Anak di Indramayu Masih Tinggi