Hukum

KPK: Proyek Wawan Di Banten Capai 6 Triliun
RWS | Selasa,08 Okt 2019 - 23:59:15 WIB | dibaca: 90 pembaca

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan/foto ist

Jakarta, CityPost – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terus menelusuri ribuan proyek yang digarap oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang tersebar di Provinsi Banten. Bahkan kasus TTPU pencucian uang tokoh tersebut menjadi prioritas penyelidikan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini penyidik KPK sudah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Wawan.

“TPPU ini adalah pada penelusuran arus uang sebagai bentuk upaya KPK mengembalikan aset yang dikorupsi kenegara. Sampai saat ini, KPK menyita sejumlah aset dengan nilai sekitar Rp. 500 miliar,” ungkap Febri dikantornya pada Selasa (8/10) hari ini.

Febri mengatakan, penyidikan kasus pencucian uang ini dilakukan terhadap sejumlah kekayaan Wawan yang diduga berasal dari proyek-proyek yang dikorupsi perusahaannya sejak tahun 2006 hingga 2013.

Disebutkan, Wawan diduga melalui perusahaannya tengah mengerjakan proyek sekitar 1.105 kontrak dari pemerintah Provinsi Banten dan sejumlah Kabupaten diwilayah tersebut dengan total nilai mencapai Rp. 6 triliun.

Diketahui, kasus Wawan terkuak saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebesar Rp. 1 miliar dari Wawan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sinilah lalu KPK mengembangkan kasusnya hingga mendapatkan total proyek yang dikerjakan mencapai Rp. 6 triliun di Provinsi Banten.

“Penyidikan ini membutuhkan waktu sekitar lima tahun karena tim harus mengidentifikasi secara rinci proyek-proyek yang dikerjakan, dugaan keuntungan yang didapatkan secara tidak semestinya, aliran dana, penelusuran aset yang berada disejumlah lokasi dan kerjasama lintas negara,” tukas Febri.

Kemudian dari pengembangkan itu, lanjut Febri akhirnya KPK menyerahkan tersangka dan berkas tiga perkara ke Penuntutan (tahap II).

“Tiga perkara yang diserahkan yaitu, TPK Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan TA 2012, TPK Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Lingkungan Pemprov Banten Tahun 2011-2013 dan tindak pidana pencucian uang,” pungkasnya. (RWS/ist)

Berita Lainnya
.

Komisi VIII Akan Undang Komisi III Untuk Bahas RUU PKS
Nasdem Ingin Mempertahankan Posisi Jaksa Agung
Ketua DPR Minta Aparat Razia Agen Penyalur Tenaga Kerja
DCF 2019 Akan Tampilkan Dua Acara Baru
Rumah Bella Twilight Bisa Disewa Melalui Airbnb